Tuesday, December 11, 2012

Praksis Pelayanan Pastoral Holistik BNKP Dalam Konteks Nias


Dikutip dan diedit dari Laporan Penelitian Pdt. Alokasih Gulo, M.Si
Satya Wacana Christian University, Salatiga - 2012

Pengembangan pelayanan pastoral holistik oleh BNKP tidaklah mudah, sebaliknya membutuhkan kerja keras, membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan pendekatan berbagai ilmu. Pada tulisan sebelumnya, secara ringkas  saya telah mendeskripsikan pelayanan pastoral holistik secara ideologis dalam konteks Nias pasca gempa bumi 2005. Lalu bagaimana praksisnya pelayanan pastoral holistik tersebut?
Pertama, berdasarkan sejarah dan posisi geografis Nias, ternyata Nias adalah wilayah rawan bencana alam. Nias, dalam hal ini BNKP tidak bisa menghindar dari realitas ini. Peristiwa gempa bumi 2005 yang lalu, telah memberi pelajaran berharga bagi Nias tentang perlunya “kesiapsiagaan” dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi karena berbagai bencana. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa BNKP di aras sinodal perlu membentuk sebuah badan yang secara khusus memberi perhatian dan pelayanan dalam hal bencana. Badan ini berada di bawah naungan salah satu departemen yang ada di BNKP tetapi tetap berkordinasi dengan departemen-departemen yang lain. Badan ini juga perlu dibentuk (semacam cabang) di aras resort yang bertanggung jawab kepada badan yang di atasnya (aras sinodal) tetapi dalam kordinasi dengan resort setempat. Badan inilah yang sejak dini mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kemungkian terjadinya bencana, mulai dari pengorganisasian pencarian dana/bantuan, pencairan/pemberian bantuan, pemberdayaan atau pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mengurangi risiko bencana, hingga pelatihan orang yang dianggap kompeten untuk menangani korban bencana (mis. trauma healing). Badan ini juga yang sejak dini bekerja membangun jaringan (link) dengan berbagai pihak di Nias, Indonesia, dan luar negeri dalam rangka penanganan masalah bencana di Nias. Dengan demikian, pelayanan BNKP dalam penanganan masalah gempa tidak lagi bersifat sporadis, tidak musiman, tetapi sungguh-sungguh tertata dengan baik, terencana, jelas, dan terarah.
Kedua, perlunya para pimpinan jemaat membentuk tim kecil interprofesi yang secara khusus menyediakan pelayanan pastoral holistik di jemaat setempat. Dalam kaitan dengan ini, jemaat perlu membangun kerjasama dengan lembaga terkait yang bisa menolong dalam pelaksanaan pelayanan pastoral ini, antara lain dengan instansi kesehatan (rumah sakit, puskesmas). Kerjasama ini dibangun secara institusional, dan dilaksanakan baik secara lembaga maupun personal.
Ketiga, suatu langkah yang sangat baik apabila PLPI BNKP secara bertahap melaksanakan pelatihan pastoral holistik kepada para pelayan, sekaligus melakukan pencarian kader-kader berkualitas untuk dilatih lebih lanjut di luar Nias, sehingga kemudian bisa menjadi pelatih di BNKP atau Nias (TOT). Pelatihan ini sekaligus membekali para pelayan dan warga jemaat dengan pemahaman dan kepekaan sosial yang tinggi.
Keempat, diharapkan materi pembinaan para vikaris BNKP memberi tempat yang signifikan bagi pelayanan pastoral holistik. Sehubungan dengan ini, dan berdasarkan fakta di lapangan tentang sering terjadinya konflik atau masalah para pelayan, maka saya melihat perlunya peningkatan “pembinaan” kepada para pelayan, seperti SYIS (Sharpening Your Interpersonal Skill) untuk memperbaiki cara membangun komunikasi para pelayan, atau CPE (Clinical Pastoral Education) untuk menolong para pelayan dalam pencarian identitas pastoral mereka. Pembinaan ini dilakukan tanpa harus bergantung pada undangan dari pihak luar, tetapi harus dimulai sendiri oleh BNKP sehingga semakin banyak para pelayan yang terlibat di dalamnya. Dalam kaitan dengan itu, pendirian Pastoral Center di PLPI/STT BNKP Sundermann merupakan sesuatu yang mendesak.
Kelima, keberadaan BNKP sebagai denominasi gereja terbesar di Nias sebenarnya memiliki peluang dan kekuatan yang begitu besar dalam pelayanan pastoral holistik ini. Demikian juga dengan banyaknya fasilitas dan unit pelayanan BNKP yang berjalan cukup baik sampai saat ini. Hal ini juga mau mengatakan kalau harapan sekaligus tanggung jawab terbesar berada di pundak BNKP, baik sebagai sistem/lembaga, maupun sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan BNKP. Peluang, harapan, dan tanggung jawab besar ini bisa dipenuhi dengan pendekatan integratif atau interprofesi; pendekatan banyak ilmu (interdisipliner); melibatkan semua pihak atau masyarakat; pendekatan sistem terutama dalam bekerja sama dan mendorong pemerintah di seluruh wilayah Nias untuk bersinergi mengatasi berbagai masalah sosial di Nias, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat; membangun kerja sama dengan agama dan atau gereja lain di Nias untuk bersama-sama “menyelamatkan” Nias sebelum terjadi anomi; dan membangun jaringan (networking) berbasis masyarakat dengan berbagai pihak di Nias dan di luar Nias dalam upaya mewujudkan pemeliharaan dan kepedulian Allah kepada masyarakat dan wilayah Nias. Maka, sebaiknya BNKP di semua aras secara intens membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah di Nias, berbagai INGO/NGO/LSM, serta agama dan denominasi gereja yang ada di Nias. Dalam kaitan dengan itu, pimpinan BNKP di aras sinodal perlu memprakarsai pembentukan semacam forum komunikasi antar agama-pemerintah. Forum ini tidak hanya mendiskusikan persoalan hubungan antar umat beragama seperti yang selama ini dikembangkan, tetapi secara rutin mendiskusikan berbagai persoalan aktual di tengah masyarakat, khususnya menyangkut dampak dan perubahan sosial yang terjadi karena berbagai bencana yang menghantam Nias.
Saya kira, dalam paradigma dan praksis seperti itulah BNKP perlu mengembangkan pelayanan pastoralnya yang holistik di Nias dalam konteks bencana alam. Semoga saja!


No comments:

Post a Comment